peraturan perlindungan data pribadi. 9. peraturan perlindungan data pribadi

Jangan senang dulu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) bisa jadi merugikan pelaku bisnis. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet yang pertama kali dibuat oleh Hendri Sasmita Yuda, S. Selain itu, RUU tersebut juga akan mengatur kerja sama. II. pengolahan dan penganalisisan; c. Badan/Pengarang: Indonesia. nama lengkap; b. Undang -Undang Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah. Tak lepas dari peran individu terhadap kesadaran pribadi atas perlindungan data pribadi dan privasinya. Terungkapnya data milik Presiden Jokowi ke tengah publik itu seolah. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). General data protection regulation ini wajib dipatuhi oleh semua orang di seluruh dunia yang mengolah, menyimpan, atau memproses data pribadi penduduk dari semua. kepentingan si pencuri data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) secara resmi ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 17 Oktober 2022. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menkominfo No. 19 Tahun 2016. mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan. SISTEM ELEKTRONIK – PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: Status Peraturan: Berlaku Bahasa: Indonesia: Lokasi: Biro Hukum Kominfo: Bidang Hukum-Lampiran: Lihat Detail Lihat Abstrak Unduh Produk Hukum Produk Hukum Terkait; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. Johny menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, BSSN bertugas menyusun ketentuan kewajiban pembuatan dokumen. Dengan harapan peraturan perlindungan data pribadi dapat memastikan bahwa data pribadi seseorang tidak dapat dikumpulkan, diolah, disalah gunakan, dijual dan bentuk. 20. Selain dalam UU PDP, rights to be forgotten di Indonesia juga diatur pada Pasal 26 ayat (3). Selain itu, terbitnya UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mendorong peninjauan kembali pengaturan perlindungan data dan mengikuti G20/OECD High Level Principles on Financial Consumer Protection. Seperti Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang berlaku sejak Desember 2016. Daftar Aturan Penting dalam UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada Senin (17/10). Rahka Susanto. Saat membuat akun media sosial atau Whatsapp, saat naik pesawat multi airline ke luar negeri, saat transaksi perbankan, saat paspor kita diperiksa di negara lain, bahkan saat aplikasi visa. Salah satu ketentuan. Masa Transisi Mewakili Dirjen Aptika Semuel Abrijani Pangerapan, Josua Sitompul menjelaskan upaya perlindungan terhadap data pribadi juga telah diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintah (PP), antara lain PP Nomor 82 Tahun 2012 yang kemudian diturunkan di dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem. Penyalahgunaan data pribadi untuk pinjaman online atau kredit kian marak dalam beberapa tahun belakangan ini. Peraturan Pemerintah No. Jangan senang dulu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) bisa jadi merugikan pelaku bisnis. Analisis permasalahan hukum dalam kajian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori Negara hukum, teori hierarki. com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sedang melakukan kajian Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (). Di Indonesia, pelindungan data pribadi telah diatur sejumlah peraturan perundang-perundangan. Padahal keamanan data pribadi seseorang warga negara merupakan suatu hak yang harus dipenuhi oleh negara, oleh karena itu pemerintah harus memiliki mekanismeUU No. 2. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/20/PBI/2020 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. Pengaturan ini dilakukan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. TEMPO. 4. f. langkah praktis dan bertanggung jawab untuk melindungi Data Pribadi dari pelanggaran, kehilangan, penyalahgunaan, kegagalan, atau ketidaksengajaan. DPR melalui rapat paripurna menyetujui untuk mengesahkan peraturan tersebut. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berpandangan bahwa tindak lanjut Undang-Undang Perlindungan Data pribadi (UU. Ini karena implementasi tumpul. Cara Mengamankan Data Pribadi Perusahaan. agregat data yang pemrosesan itu ditujukan guna kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dalam rangka penyelenggaraan negara. pengolahan dan penganalisisan; c. Sebagai regulasi, GDPR berbeda dengan direktif, GDPR secara langsung berlaku di negara-negara anggota UE tanpa perlu penyusunan direktif atau peraturan pelaksanaan oleh negara anggota. data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan. JAKARTA, HUMAS MKRI – Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN DARI CYER HACKING LALU ALDI BAYU DAMARA NIM: D1A015123 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi konsumen menurut. Baca juga: UU Perlindungan Data Pribadi: Jenis Data dan Sanksi Pidananya. Keamanan siber menjadi perhatian publik setelah berbagai kasus peretasan data dengan jutaan data pribadi diperjualbelikan. Pasal 7 (1) PUJK wajib mencegah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau. Adapun dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP disebutkan pengertian data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri. Jenis Regulasi : Peraturan OJK. Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, data pribadi menjadi aset atau komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital. Definisi (1): setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik. Pasal 45 ayat (3) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Koordinator Hukum dan Kerjasama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan. f. Pasal 1 ayat (22). Pada tahun 2016, Indonesia mengesahkan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) atau UU Perlindungan Data Pribadi yang mengatur tentang pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi di Indonesia. Karena belum ada regulasi,. perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; dan g. perlindungan data pribadi dengan fokus yang spesiik berdasarkan sektornya, seperti telekomunikasi, informasi dan transaksi elektronik, perbankan dan keuangan, operator sistem. Beberapa negara tersebut telah memiliki peraturan khusus yang menjamin perlindungan hukum data pribadi. Pada Desember ini kembali dibahas di DPR. Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses: a. E. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Ulasan Lengkap. Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda tentang sharing data pribadi antar perusahaan, perlu Anda ketahui, Pasal 499 KUH Perdata mengatur bahwa barang (zaak) merupakan sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. 0, Jurnal Rechtvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020, Hal. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, terdapat berbagai ketentuan pelaksana yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. com, Jakarta Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan Peraturan Pemerintah dan. kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan j. Memuat Dokumen. PUJK dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga. Hingga saat ini peraturan yang ada (exisiting law) belum memberikan perlindungan yang maksimal atas data pribadi pasien karena pengaturannya masih bersifat sektoral dan tersebar dalam beberapa. Adapun peraturan tersebut terdiri dari 76 pasal. PUJK dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga. Ada 2 pasal yang mengatur DPO yakni Pasal 53-54 UU PDP. UNDANG -Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) berlaku sejak tanggal diundangkan. RUU Perlindungan Data Pribadi masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta dua aturan pelaksananya. Fax: +62 21 - 2270 - 8909. [1] Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, 2016) Dalam rangka mencegah penyebaran wabah covid-19 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, (Telkom) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah meluncurkandilihat dari begitu banyak nya peraturan mengenai perlindungan data pribadi dalam penyelenggara sistem elektronik, menjadikan keambiguan terhadap data yang seperti apa yang harus lindungi. Meski demikian, terdapat peraturan yang melindungi data pribadi tersebar pada berbagai ketentuan seperti Undang Undang Dasar 1945 (Pasal 28G dan 28H), UU 39/1999 tentang HAM, UU 23/2006 jo UU 24/2003 tentang Adminduk, UU 11/2008 tentang ITE. Perlindungan data pribadi terkait konsep privasi dijadikan ide guna merawat kesatuan maupun martabat masing-masing individu (Djafar & Komarudin, 2014). 08. Liputan6. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan persyaratan utama GDPR, memberikan contoh cara kerjanya dalam praktik, dan membahas konsekuensi. (2) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya. Pengaturan yang ada itu belum memberikan perlindungan yang optimal dan efektif terhadap data pribadi masyarakat Indonesia, kata dia. komersial, dan salah satunya juga, tentang perlindungan data pribadi, Penulis sering berkutat dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. “Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi dalam Era Bisnis Fintech”. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Referensi Hukumonline Pro. TRANSFER data pribadi ke luar negeri saat ini tidak mungkin dihindari. Pengaturan hukum atas data di seluruh dunia sangat beragam, lebih dari 100 negara telah menerapkan berbagai. 19/2016 dan UU Administrasi Kependudukan No. Saat ini Indonesia hanya memiliki Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi. JAKARTA, KOMPAS. 05/2022 Tahun. 1/POJK. tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna; i. Pada tahun 2019, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data General Data Protection Regulation (GDPR) atau Regulasi Umum Perlindungan Data adalah regulasi terbaru yang diadopsi UE terkait perlindungan data pribadi. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang. Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Pengasahan dilakukan dalam rapat paripurna kelima masa persidangan I tahun sidang 2022-2023 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR. pelanggaran perlindungan data pribadi. penghapusan atau pemusnahan. perlindungan data pribadi seseorang di saat yang sama juga telah melindungi hak atas privasi individu tersebut. Hak pemilik data pribadi. Perlindungan terhadap data pribadi konsumen Fintech diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. pemusnahan Data Pribadi. UU PDP tidak mencakup persyaratan lokalisasi data apa pun. pemrosesan Data Pribadi dilakukan. ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 (UU/2022/27) (2022)tentang Pelindungan Data Pribadi. Hol. kegagalan perlindungan Data Pribadi; g. 11 Tahun 2018. Perlindungan Data Pribadi di Era Digital jadi Fokus Aturan Baru OJK. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022. Seperti diketahui, perlindungan hukum terhadap data pribadi baru diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (permenkominfo) yang tidak memuat sanksi pidana. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK. ID, JAKARTA -- Pakar hukum Eka Wahyuning menilai aspek perlindungan data pribadi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) sedikit lebih berkembang daripada PP Nomor 82 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012. Pemberitahuan itu disampaikan kepada subyek data pribadi dan Lembaga. Setyawati (2018) menyebut, contoh perlindungan data pribadi yang komprehensif bisa dilihat. “Nasabah dengan ini mengakui, dan jika diwajibkan oleh peraturan Perlindungan Data Pribadi yang berlaku, secara tegas menyetujui bahwa Data Pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan oleh BRI bersama dengan infromasi terkait transaksi yang relevan, dapat diungkapkan kepada lembaga pemerintah yang berwenang, ataupun. Undang -Undang Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta. (2) Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Tahun. Hak atas perlindungan data pribadi di sisi lain, memiliki definisi yang lebih langsung: kebebasan dari intrusi yang tidak sah. Unduh file PDF secara gratis dan pelajari lebih lanjut tentang hak dan kewajiban Anda sebagai pemilik. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) terdiri dari 76 pasal. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15. Selama jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan setempat yang berlaku. Kewenangan lembaga khusus ini diatur dalam Pasal 58 hingga Pasal 60. AD Premier 9th floor, Jl. Tok, tok, tok. Jakarta: Elsam. (PUJK), termasuk bank, wajib melindungi data dan atau informasi pribadi konsumen dan melarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan atau. 9. Namun jauh sebelum UU PDP dibentuk,. Indonesia miliki UU Perlindungan Data Pribadi. "Kami sedang menyusun satu PP (Peraturan Pemerintah) dan satu Perpres (Peraturan Presiden),". 3. Dia menjelaskan Indonesia belum memiliki aturan khusus Perlindungan Data Pribadi. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Dalam Pasal 2 huruf d POJK tersebut disebutkan bahwa prinsip dasar perlindungan konsumen yang harus OJK emban adalah berdasarkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi. Dapat dilihat dari peraturan internal perusahaan yang jarang mengatur kewajiban karyawan dan eks karyawan menjaga kerahasiaan data. Elektronik mengatur bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Langgar Aturan Perlindungan Data Nasabah POJK no. TEMPO. Daftar Isi. Sementara itu, yang dimaksud pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. com. 2022. UU PDP ini diharapkan dapat menjadi tameng hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data pribadi warga negara. UU Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G Ayat 1 UUD. Peraturan Menteri Kominfo No. Saat ini Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang pelindungan data pribadi. Aturan itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditetapkan 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016. Permenkominfo 5/2020 juga mewajibkan PSE privat--termasuk platform media sosial--untuk wajb mendaftar kepada pemerintah. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate. pemusnahan Data Pribadi. Pejabat atau petugas dimaksud harus ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik perlindungan data pribadi, dan kemampuan. (3) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data 2016, No. Perlindungan terhadap data pribadi konsumen Fintech diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 09. Keamanan data pribadi di Indonesia masih jadi persoalan yang perlu terus dibenahi. “Pengumuman daftar pemilih memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi sesuai. Sebagai langkah melindungi data pribadi dan menjamin hak dasar warga negara terkait data pribadi, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. Ini karena implementasi tumpul. Perlindungan data pribadi menjadi salah satu aspek penting yang perlu diterapkan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. 2. data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan. Dalam undang-undang yang terdiri atas 26 bab dan 76 pasal ini, diatur berbagai macam hal yang berkaitan dengan upaya perlindungan data pribadi, meliputi. Sebelumnya hanya ada 72 pasal pada usulan awal yang diajukan di akhir 2019. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kian mendesak untuk mencegah pencurian data pribadi terulang. peraturan perundang-undangan. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Mulai dari sektor telekomunikasi, keuangan dan perbankan, perpajakan, kependudukan, kearsipan, penegakan hukum, keamanan, hingga sektor kesehatan. Tersebarnya peraturan data pribadi di berbagai sektor menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha untuk dapat menentukan aspek kepatuhan hukum yang selaras dengan UU PDP, terlebih bagi pelaku usaha yang menjalankan lebih dari satu aktivitas usaha. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, sanksi tersebut bervariasi berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan. Apa itu data pribadi? Dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi ( RUU PDP ), data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik. dari Indonesia Cyber Law Community (ICLC) yang dipublikasikan pada Rabu, 2 Januari 2013 dan dimutakhirkan pertama kali pada Selasa, 4 Agustus 2020. 10 Teknologi koneksi yang berubah dengan cepat menciptakan sistem di mana informasi pribadi siber dan data resmi sekarang memiliki beberapa titik intersepsi dan dapat disebarluaskan ke berbagai platform siber dengan. Berdasarkan Pasal 1 peraturan menteri tersebut, Data Pribadi. Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik - Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. meskipun telah di atur dalam. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diu-bah dengan UU. Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik - Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Kehadiran UU PDP menjadi sangat penting karena akan memperkuat payung hukum pelindungan data pribadi yang saat ini diatur oleh Undang-Undang No. "Prinsip ini harus diapliksi dalam bisnis. Peraturan Pelindungan Data Umum Uni Eropa ( GDPR) merupakan salah satu upaya paling kuat dan menyeluruh di seluruh dunia untuk mengatur pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh pemerintah dan. Perlindungan Data Pribadi.